analisaforex

Korea Selatan Dalam Penjajakan Hukum Pajak Crypto

Afiliasi IB XM Broker

Saat ini Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan sedang melakukan persiapan perubahan untuk penerapan UU Pajak Penghasilan Negara. Pada UU ini bisa saja akan meliputi aturan pajak untuk penjualan Crypto yang dinilai memberikan keuntungan dan juga profit yang didapatkan dari proyek penambangan Crypto di Korea Selatan.

Dilansir dari surat kabar lokal yaitu E Daily pada 27 Mei, kementerian juga menyebutkan keuntungan yang didapat dari penawaran koin awal atau ICO termasuk objek pajak. Sehingga ini bisa dikatakan sama dengan perubahan drama negara terhadap ICO dimana sampai saat ini masih dilarang.

Pada laporan itu juga mengatakan bahwa ada kemungkinan pengecualian transaksi Crypto ke Crypto seperti Bitcoin. Pengecualian pada perubahan UU itu diusulkan pada transaksi yang mengalami kerugian dan pajak akan tetap berlaku pada transaksi yang menghasilkan keuntungan. Tapi sayangnya pengertian keuntungan transaksi Crypto tidak dijelaskan lebih lanjut oleh kementerian.

Sejak awal tahun 2020 kemarin, pemerintah Korea Selatan telah berusaha untuk merancang sebuah UU pengenaan pajak keuntungan Crypto bagi individu. Karena selama ini keuntungan individu dari transaksi Crypto tidak tergolong sebagai pendapatan atau penghasilan. Sehingga tidak bisa dikenakan pajak penghasilan.

Sampai saat ini maksud keuntungan transaksi tersebut masih belum jelas. Apakah maksud keuntungan adalah mirip dengan keuntungan pada aset lain seperti saham dan juga real estate atau pengertian keuntungan yang tersendiri khusus transaksi Crypto. Perubahan UU itu disampaikan Decanter akan dibahas pada bulan Juli. Kemudian akan dibawa menuju ke parlemen Korea Selatan pada September 2020 mendatang. 

Upaya Pembuatan UU Pajak Crypto

Baca Juga:   PlanB: Ini Akan Menjadi Sangat Menarik

Walaupun UU Pajak Crypto Korea Selatan baru akan masuk pembahasan, tapi layanan pajak Korsel telah memberlakukan pajak sampai 80 Miliar Won pada Desember 2019. Pajak itu diberlakukan bagi pertukaran Crypto dalam negeri seperti Bithumb Korea.

Saat ini perusahaan itu sedang mengajukan litigasi administrasi atas pengenaan tagihan pajak. Karena pada faktanya aturan mengenai perpajakan terhadap sebuah perusahaan asing yang tidak memiliki domisili tetap di Korea Selatan, maka tidak diterapkan pajak pada industri tersebut. Sehingga menimbulkan masalah bagi Bithumb Korea.

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini

Leave a Reply