Bank Sentral Kyrgyzstan Mengembangkan Rancangan UU Untuk Industri Cryptocurrency

Bank sentral yang ada di negara Asia Tengah yaitu Kyrgyzstan sedang dalam proses pengerjaan rancangan Undang-undang baru untuk melakukan pengaturan industri Cryptocurrency di negara itu. Menurut pengumuman tertanggal 13 November, Bank Nasional Republik Kyrgyzstan sedang berusaha mengembangkan rancangan undang-undang yang akan mengatur pertukaran mata uang Cryptocurrency dengan melakukan konsultasi bersama para pemangku kepentingan industri Cryptocurrency.

Bank menyatakan bahwa rancangan peraturan itu akan mengatur aktivitas penjualan dan pembelian Cryptocurrency dengan tujuan menangani skema Cryptocurrency yang curang dan kejahatan keuangan, serta melakukan perlindungan hak konsumen dan investor. Diantara manfaat yang diharapkan dari peraturan yang akan datang, bank mencatat peningkatan perkembangan produk dari keuangan digital, kondisi yang memberikan keuntungan bagi komunitas bisnis dan bahkan kemungkinan pengenalan pada rezim pajak formal bagi aset dalam bentuk digital.

Tapi bank juga menaruh harapan bahwa UU Cryptocurrency datang dengan hambatannya tersendiri yang menyatakan bahwa sifat lintas batas dari banyak Cryptocurrency swasta akan membuat hukum lebih sulit untuk ditegakkan tanpa infrastruktur yang tepat untuk melakukan pemantauan dan implementasi.

Baca Juga:   B.Protocol Siap Gunakan Platform V2 Untuk Perkembangan DeFi

Memang bank menyatakan bahwa sebab kurangnya regulasi dan sifat kacau dari pasar Cryptocurrency, tidak ada data pasti mengenai jumlah bisnis yang akan tunduk pada undang-undang yang baru itu. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan itu, bank menaruh harapan peraturan Cryptocurrency yang kuat untuk bisa memberi kepastian lebih untuk bisnis yang memiliki keterkaitan dengan Cryptocurrency dan menarik investasi tanpa pengaruh yang signifikan pada anggaran pemerintah.

Peraturan yang Solid Sulit Terjadi

Bank akan menerima proposal untuk rancangan UU itu sampai 27 November, setelah itu akan dipublikasikan di daftar resmi paling lambat 4 Desember. Peraturan Cryptocurrency yang solid dan kuat akan datang untuk waktu yang lama bagi negara yang terkepung secara politik. Pada Agustus 2019 lalu, parlemen mengenalkan UU untuk memberlakukan pajak kepada para penambang Cryptocurrency, hanya untuk pihak berwenang yang memutuskan listrik ke penambang sebulan setelahnya karena ada laporan konsumsi yang berlebihan.

Sementara itu pada musim panas kemarin parlemen masih melakukan pertimbangan rezim pajak yang solid untuk para penambang Cryptocurrency. Namun kerusuhan sipil sudah menggagalkan inisiatif politik sebelumnya, dengan parlemen yang memilih pemimpin oposisi nasionalis dan mantan anggota parlemen yaitu Sadyr Japarov sebagai Presiden dan Perdana Menteri pada 7 Oktober.

Baca Juga:   Stimulus AS Berdampak Terhadap Peningkatan Sederhana Di Pasar Bitcoin

 

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini

Tagged with:

Tinggalkan sebuah Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

DISCLAIMER :
  • Segala Informasi dan data dibuat sebaik mungkin namun tidak menjamin 100% keakuratannya.
  • Semua Artikel/Materi yang dihadirkan untuk tujuan edukasi.
  • Analisa.Forex Tidak mengajak ataupun mengharuskan untuk bertrading forex. forex, CFD, komoditas trading adalah beresiko tinggi, segala keputusan dan kerugian adalah tanggung jawab Anda (pengunjung/pembaca) sendiri.
  • Tidak menjamin kualitas ataupun kredibilitas atas link ke luar(pihak ketiga) berupa iklan berbayar, broker review, robot/EA, dsb.
  • Artikel/tulisan di web analisa.forex, boleh dijadikan di copy paste di situs lain, namun berdasarkan etika harus mencantumkan link balik ke situs analisa.forex
Peringatan Resiko : Trading Forex adalah salah satu bisnis online yang beresiko tinggi, jika anda memutuskan untuk menggelutinya pastikan anda berlatih dahulu dengan akun demo atau mencoba trading forex tanpa modal agar memahami betul seluk belum dunia trading online.